Kemenristekdikti Diminta Buat Regulasi soal Pramuka di Perguruan Tinggi
Diposting oleh : Akbar (regular) | Tanggal : Jumat, 23 Februari 2018
Dok.Humas Kwarnas
Cisarua,Bogor. (Kwardariau.org) Dewan Kerja Gerakan Pramuka se-Indonesia meminta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk membuat regulasi yang mengatur sistem pendidikan kepramukaan di perguruan tinggi. Hal itu disampaikan dalam pembahasan Komisi A di Sidang Paripurna Nasional (Sidparnas) Gerakan Pramuka yang berlangsung di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/2) Kak Musdar Asman, Ketua Bidang Kajian Kepramukaan Dewan Kerja Nasional (DKN) Gerakan Pramuka mengatakan, sistem berupa regulasi dari Kemenristekdikti penting untuk mengatur pendidikan kepramukaan agar memiliki arah yang jelas. Pasalnya, posisi Pramuka di perguruan tinggi seluruh Indonesia memiliki kebijakan yang berbeda-berbeda. Misalnya, Pramuka disamakan dengan unit kegiatan kampus, padahal harus ada pembeda antara Pramuka dengan unit kegiatan mahasiswa. Kalau Pramuka ini lebih kepada bagaimana pembinaan karakter. Sehingga kita perlu ada kebijakan khusus dari kampus,” ujar Kak Musdar, di Cisarua, Bogor, Kamis (22/2/2018).

Menurutnya, kampus atau pihak rektorat terkadang masih enggan memerhatikan persoalan ini kalau tidak ada aturan dari Kemenristekdikti. Pramuka tidak bisa dikatakan unit kegiatan mahasiswa karena tidak ada sistem akreditasi. Misalnya, tidak dilibatkan dalam lomba-lomba kejuaraan antarkampus di level daerah ataupun nasional, karena memang memiliki arah berbeda. Pramuka di perguruan tinggi itu sangat jarang ikut lomba-lomba karena fokus kebijakan organisasinya bukan ke sana. Tapi lebih kepada bakti masyarakat, membuat desa binaan dan lain-lain. Dan Pramuka sebagai organisasi yang ada di perguruan tinggi saya yakin juga tidak pernah melakukan demonstrasi " jelasnya Kak Musdar menambahkan, dalam aturan organisasi di Gerakan Pramuka, posisi rektor sebenarnya sebagai Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan Gerakan Pramuka di perguruan tersebut. Namun, karena tidak ada aturan baku dari Kemenristekdikti, maka kebijakan di kampus menjadi berbeda-beda. Kampus ini masih ada yang beranggapan kalau tidak ada aturan dari kementerian, maka kebijakannya bisa dibuat sendiri dengan model yang beda-beda. Nah, kadang-kadang mereka yang sudah menyusun program kerja tidak terlaksana karena rektor punya kebijakan lain,” tambahya.

Diketahui, Sidparnas diikuti 60 peserta dari Dewan Kerja Daerah (DKD) seluruh Indonesia. Sidparnas mengambil tema “Pramuka Inspirasi dan Energi untuk Negeri.& Kegiatan ini berlangsung sampai 23 Februari 2018. (tsp-Pramuka.or.id) kontributor kwardariau melaporkan (akbar)

Dilihat 128 kali.